InfoJembrana.com | JEMBRANA – Antrean panjang kendaraan menuju Pelabuhan Gilimanuk tak cuma melumpuhkan arus lalu lintas, tetapi juga mengungkap minimnya kesadaran menjaga kebersihan dari sejumlah pengguna jalan. Dampak perilaku oknum sopir nakal ini meninggalkan sampah yang menggunung hingga bau menyengat akibat buang hajat sembarangan di sepanjang Jalan Denpasar-Gilimanuk dan permukiman warga.
Petugas kebersihan Kelurahan Gilimanuk terpaksa bekerja ekstra keras untuk membersihkan kotoran yang ditinggalkan pengemudi selama mengantre. Lurah Gilimanuk, Ida Bagus Tony Wirahadikusuma, mengatakan, lonjakan volume sampah anorganik dan residu di titik-titik kemacetan serta jalur alternatif terus meningkat.
“Kurang lebih setengah ton jenis anorganik dan residu. Kalau di perkampungan yang dilewati kendaraan, petugas kami mencatat ada satu ton lebih sampah,” ungkap Tony, Selasa 22 September 2026.
Dalam tiga hari terakhir, petugas kelurahan dan pasar harus mengangkut hingga tiga sampai empat kontainer sampah, bahkan harus melakukan pengangkutan dua kali dalam sehari. Sebagian warga sekitar yang kewalahan terpaksa membakar sampah secara mandiri, yang justru memicu polusi asap baru.
Masalah yang dipicu ulah oknum sopir ini tak berhenti pada sampah plastik. Petugas kebersihan yang turun ke lapangan kerap terganggu dengan bau pesing dan kotoran manusia di pinggir jalan raya serta gang rumah warga. Oknum pengguna jalan nekat memanfaatkan area terbuka untuk buang air kecil hingga buang air besar (BAB) sembarangan saat menunggu antrean bergerak.
“Ulah oknum sopir sudah sangat keterlaluan. Tidak hanya sampah, kotoran manusia pun dibuang di jalan,” ujarnya kesal.
Kondisi memprihatinkan ini memicu keresahan warga sekitar. Melalui rapat koordinasi, warga mendesak pengelola penyeberangan, termasuk ASDP, untuk ikut bertanggung jawab menangani dampak sanitasi dan kebersihan yang berulang ini.
Pihak kelurahan akan kembali berkoordinasi dengan ASDP untuk mendorong penyediaan tempat sampah serta fasilitas sanitasi darurat di sepanjang jalur antrean. Masalah dampaknya dinilai terlalu berat jika terus dibebankan sepenuhnya kepada petugas kelurahan dan masyarakat lokal. CAK/IJN
