InfoJembrana.com | JEMBRANA – Kawasan Pelabuhan Gilimanuk kini tidak hanya didera kemacetan saat musim mudik Lebaran atau Nataru. Kemacetan parah dilaporkan telah menjadi “menu harian” selama berbulan-bulan, bahkan sebelumnya ekor antrean kendaraan sempat mengular hingga ke Kota Negara.
Kondisi kritis ini memicu puluhan pengemudi yang tergabung dalam tiga aliansi besar, GAPIBA, GAPIBER, dan ASLI, menggelar aksi datangi Kantor DPRD Kabupaten Jembrana pada Senin 20 Juli 2026. Kedatangan mereka bertujuan untuk menuntut solusi konkret atas kemacetan harian serta menyatakan penolakan keras terhadap rencana pemindahan dermaga logistik ke Pelabuhan Celukan Bawang, Buleleng.
Ketua GAPIBA, Sugihartoyo, mengungkapkan kekesalannya lantaran persoalan macet ini tak kunjung usai. Pelayanan penyeberangan dinilai tidak optimal akibat ketimpangan infrastruktur: Pelabuhan Ketapang memiliki 9 dermaga, sedangkan Gilimanuk hanya memiliki 7 dermaga. Dari total 56 kapal yang ada, hanya sekitar 28 unit yang beroperasi setiap harinya.
“Kemacetan bukan lagi musiman, tapi terjadi hampir setiap hari selama berbulan-bulan. Kami butuh langkah nyata. Solusinya adalah penambahan dermaga di Gilimanuk agar seimbang dengan Ketapang,” tegas Sugihartoyo.
Selain masalah macet, para sopir logistik juga menolak rencana pemindahan dermaga logistik dari Ketapang ke Celukan Bawang. Rute baru tersebut dinilai akan memicu lonjakan biaya operasional akibat jarak tempuh yang lebih jauh dan harga tiket yang lebih mahal. Jalur darat menuju Singaraja dan Denpasar juga memiliki medan ekstrem yang berbahaya bagi truk bermuatan 40 hingga 50 ton. Jika dipaksakan, kondisi ini diprediksi akan mengerek naik harga barang di pasaran.
Menanggapi keluhan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi, menyatakan komitmennya untuk mengawal aspirasi para pengemudi. Terlebih, para sopir diketahui telah melayangkan surat resmi ke DPR RI dan kementerian terkait.
Untuk mengatasi kemacetan jangka panjang, Sri mengungkapkan bahwa Bupati Jembrana tengah melakukan komunikasi intensif dengan pihak ASDP. Pemerintah daerah siap melobi pemanfaatan aset daerah demi mengurai kemacetan transportasi ini.
Menurutnya, terminal kargo dan area parkir manuver milik Pemkab Jembrana berpotensi dikerjasamakan dengan ASDP untuk pembangunan dermaga baru.
“Kami akan mengawal dan mencarikan solusi. Keinginan Pemerintah Kabupaten Jembrana tentu agar kemacetan seperti ini tidak terus terjadi karena sangat memberatkan masyarakat,” ujarnya.
Mengenai pemindahan dermaga ke Celukan Bawang, DPRD Jembrana meminta Pemerintah Pusat untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut karena berdampak langsung pada perekonomian warga Gilimanuk yang menggantungkan hidup dari aktivitas pelabuhan.
DPRD Jembrana memastikan akan segera membawa persoalan ini ke ranah Komisi II dan siap melakukan koordinasi lintas sektoral dengan kementerian terkait demi menyelamatkan urat nadi logistik Bali. CAK/IJN
