InfoJembrana.com | KETAPANG – Antrean kendaraan, didominasi truk barang, terpantau memanjang hingga 26 kilometer di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, pada Jumat 25 Juli 2025. Kondisi ini berbanding terbalik dengan Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, yang nyaris tanpa antrean.
“Di Gilimanuk lengang, tidak ada antrean kendaraan,” ujar Lurah Gilimanuk, IB Tony Wirahadikusuma, saat dikonfirmasi pagi ini.
Antrean panjang di Ketapang merupakan imbas dari pembatasan operasional kapal penyeberangan di lintas Ketapang–Gilimanuk. Pembatasan ini diberlakukan oleh Kantor KSOP Kelas III Tanjung Wangi sebagai upaya peningkatan aspek keselamatan pelayaran.
Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin, menjelaskan bahwa kebijakan ini menyusul insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya pada 2 Juli 2025. “Ini adalah langkah mitigasi risiko dan penguatan standar keselamatan di lintasan penyeberangan tersibuk di Indonesia,” terang Shelvy.
Dalam surat edaran tertanggal 14 Juli 2025, KSOP menginstruksikan pembatasan muatan maksimal 75% dari kapasitas angkut kapal. Selain itu, kapal eks LCT (Landing Craft Tank) dilarang mengangkut penumpang, kecuali sopir dan kernet.
Sebagai konsekuensi, jumlah kapal yang beroperasi pun terbatas. Namun, ASDP bersama pemangku kepentingan terus mengoptimalkan layanan penyeberangan. Hingga Kamis 24 Juli 2025 pukul 11.00 WIB, sebanyak 26 kapal telah dioperasikan, termasuk 19 kapal di dermaga MB dan 6 kapal di dermaga LCM, serta 1 kapal perbantuan.
“Proses bongkar muat di dermaga berjalan lancar, dengan muatan masih didominasi kendaraan logistik. Cuaca cerah berawan dan jarak pandang 10 km mendukung kelancaran operasional,” tambah Shelvy.
Selain pembatasan regulator, lonjakan kendaraan juga dipicu peningkatan arus menuju Lombok melalui layanan Long Distance Ferry (LDF) di Pelabuhan Pelindo.
Menanggapi situasi ini, ASDP telah mengambil berbagai langkah percepatan. Di antaranya, mengoperasikan KMP Portlink VII dengan pola Tiba–Bongkar–Berangkat (TBB), mengoptimalkan kantong parkir di dalam pelabuhan, serta menyiapkan kantong parkir tambahan di Bulusan dengan kapasitas hingga 600 unit kendaraan.
“ASDP memastikan seluruh kendaraan telah melalui penimbangan dan pengaturan muatan ketat demi keselamatan pelayaran,” tegas Shelvy.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat sementara untuk menjamin keselamatan pelayaran. “Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini dan terus berkoordinasi intensif dengan KSOP, Ditjen Hubla, kepolisian, dan seluruh pemangku kepentingan untuk percepatan normalisasi layanan,” pungkasnya.
ASDP mengimbau pengguna jasa agar tetap tertib, mengikuti arahan petugas, dan mewaspadai potensi cuaca ekstrem. CAK/IJN
