JEMBRANA, (IJN) – Untuk memastikan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, hingga ke tingkat desa/kelurahan, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Jembrana, I Ketut Sukra Negara mengajak untuk berikrar netralitas. Hal tersebut untuk menjamin dan memastikan sikap netralitas ASN pada perhelatan Pilkada Tahun 2024.
“Tugas yang paling strategis adakah mengawal netralitas ASN, baik PNS, PPPK ataupun tenaga kontrak. Karena kita tahu kontestasi politik di Jembrana cukup tinggi, kita punya dua Paslon yang sama-sama orang hebat,” ucap Sukra Negara, saat tatap muka bersama Muspika, Majelis Desa Adat, Perbekel/Lurah, Bendesa serta ASN Kecamatan Jembrana, Senin 30 September 2024 di Kantor Camat Jembrana.
Namun, kata dia, tugas yang prinsip sekali adalah melaksanakan urusan pemerintahan di kabupaten. Terkait netralitas ASN, Sukra Negara meminta ASN serta perangkat desa untuk membuat ikrar netralitas pada Pilkada 2024.
Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk bukti ASN di Jembrana bisa menjaga sikap serta tidak gampang ditarik oleh kepentingan politik. Bahkan ikrar yang akan ditandatangani ini di dokumentasi berupa foto maupun video.
“Maka saya ingin menekankan kembali kepada ASN baik PNS dan PPPK untuk betul-betul netral. Mereka saya minta untuk membuat ikrar netralitas ASN yang ditandatangani dan divideokan. Dan dikirim langsung ke saya sebagai bukti mereka betul-betul netral. Sehingga tidak bisa mereka untuk ditarik atau diajak mendukung salah satu calon,” tegasnya.
Tidak hanya bagi ASN, Sukra Negara juga mengajak Bendesa Adat beserta jajarannya untuk turut serta menjaga situasi Pilkada di Kabupaten Jembrana selalu kondusif.
“Saya juga sengaja mengundang Bendesa Adat, tujuannya agar para Bendesa Adat juga bisa menyampaikan kepada prajuru di masing-masing desa adat untuk mampu mendukung pelaksanaan Pilkada Damai,” ucapnya.
Selain itu, pihaknya juga meminta kepada Bendesa Adat agar tidak menggunakan tempat suci atau tempat ibadah untuk pelaksanaan kampanye bagi pasangan calon kepala daerah.
“Kalau bisa nantinya paslon tidak berkampanye di pura. Jangan sampai kita punya pura atau tempat suci dijadikan wahana atau tempat untuk kampanye. Apalagi nanti kalau sampai ada kebulatan tekad, bahkan sampai ada bersumpah di pura untuk mendukung salah satu calon itu jangan sampai terjadi,” pungkasnya. CAK/IJN
