InfoJembrana.com | JEMBRANA – Warga Desa Adat Gilimanuk secara resmi menyatakan sikap tegas menolak rencana perluasan dermaga Landing Craft Mechanized (LCM) Pelabuhan Gilimanuk. Penolakan yang diputuskan melalui paruman desa adat pada 9 November 2026 ini didasari oleh komitmen kuat masyarakat untuk menjaga keberadaan, kesucian, serta kelestarian kawasan Plaba Pura Segara dari ancaman alih fungsi lahan dan kerusakan lingkungan.
Keputusan tersebut telah disampaikan secara tertulis kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ketapang oleh Bendesa Adat Gilimanuk, I Nengah Naya. Selain persoalan lahan seluas 56,72 meter persegi yang masuk dalam wilayah Plaba Pura, pihak desa adat amat mengkhawatirkan dampak aktivitas sandar kapal yang memperparah pengikisan tanggul penahan abrasi. Kerusakan tanggul ini dinilai mengancam keselamatan fasilitas penting di sekitar pura, termasuk bangunan wantilan.
“Kami khawatir tanggul pura makin rusak dan mengancam bangunan lain, di sana ada wantilan dan lainnya. Pada prinsipnya, Desa Adat melalui prajuru tidak memberikan izin untuk perluasan atau pengambilan lahan Pura Segara sepanjang batas-batas yang telah ditentukan oleh Desa Adat,” tegas Naya.
Tanggul Pura Terancam, Wantilan Ikut Terancam
Meskipun pihak ASDP merencanakan perluasan dermaga guna mengatasi kendala kapal kandas saat air surut serta memperlancar arus penyeberangan, masyarakat adat tidak bergeming demi melindungi aset spiritual mereka.
Dari Dukungan Bersyarat Menjadi Penolakan
Pada awal pembahasan, Desa Adat Gilimanuk sempat menyampaikan dukungan dengan sejumlah catatan dan meminta adanya kesepakatan tertulis. Namun, setelah dilakukan pembahasan internal melalui paruman desa adat, sikap resmi yang diambil adalah menolak rencana perluasan tersebut.
Desa Adat berharap pihak ASDP dapat memahami dan menghormati keputusan serta aspirasi masyarakat adat. Komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pihak terkait juga diharapkan terus dilakukan untuk mencari solusi terbaik tanpa mengabaikan kepentingan Desa Adat maupun operasional kepelabuhanan.
Sementara, Lurah Gilimanuk, Ida Bagus Tony Wirahadikusuma, dalam paruman tersebut menyatakan kesiapannya memfasilitasi pertemuan lanjutan antara Desa Adat Gilimanuk dengan pihak ASDP. Pemerintah kelurahan juga siap mengawal tindak lanjut hasil kesepakatan paruman.
Sebagai solusi konstruktif, Desa Adat Gilimanuk turut mendesak adanya kejelasan batas wilayah aset serta mengajukan permohonan dukungan perbaikan tanggul melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) demi keamanan kawasan suci tersebut di masa mendatang. CAK/IJN
