InfoJembrana.com | JEMBRANA – Kebocoran retribusi parkir di kawasan manuver Gilimanuk mendadak jadi sorotan tajam dalam pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2027. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jembrana pun mendesak pemerintah daerah bergerak cepat menutup celah permainan tersebut demi menyelamatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi, menegaskan bahwa optimalisasi PAD menjadi benteng utama daerah saat menghadapi ancaman pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat pada 2027. Menurutnya, masalah utama retribusi parkir Gilimanuk berada pada tataran eksekusi di lapangan.
“Kalau persoalannya sudah diketahui, maka harus segera ada tindakan. Jangan sampai yang diselamatkan justru oknum. Yang harus kita selamatkan adalah PAD Kabupaten Jembrana,” tegas Sri Sutharmi, Selasa 28 Juli 2026.
Untuk mengikis potensi penyimpangan, Banggar mengusulkan penempatan petugas independen, seperti tenaga PPPK, serta mendorong integrasi sistem pembayaran parkir langsung ke aplikasi Ferizy milik PT ASDP Indonesia Ferry. Dengan skema bundling elektronik ini, transaksi parkir akan tercatat secara otomatis saat pengguna membeli tiket penyeberangan.
Langkah tegas DPRD ini didasari temuan lapangan yang mengejutkan. Sekretaris Daerah (Sekda) Jembrana, I Made Budiasa, mengatakan bahwa pemerintah telah menerjunkan tim uji petik untuk membandingkan jumlah kendaraan melintas dengan realisasi retribusi yang masuk ke kas daerah.
Hasilnya prihatin. Kepala BPKAD Jembrana, I Gede Gusdiendi, membeberkan bahwa pengawasan ketat selama 24 jam penuh dalam rentang seminggu membongkar selisih angka yang fantastis. Selama durasi uji petik 7 hari (24 Jam Penuh), temuan selisih rata-rata Rp15 juta per hari. Dampaknya, potensi kehilangan PAD ratusan juta rupiah per bulan
“Hasil uji petik menemukan selisih rata-rata sekitar Rp15 juta per hari antara volume kendaraan melintas dengan penerimaan retribusi yang tercatat. Temuan ini sudah dilaporkan ke Sekda dan menjadi perhatian serius,” ungkap Gusdiendi.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Pemkab Jembrana kini menyiapkan sejumlah strategi pembenahan, diantaranya, menerapkan sistem bundling tiket parkir dan penyeberangan guna menghapus transaksi manual.
Selain itu, penyesuaian nilai sewa kawasan manuver Gilimanuk yang akan dinilai langsung oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) serta penataan ulang efisiensi aset daerah lainnya, termasuk Rumah Sakit Umum Negara.
Di tengah tekanan fiskal daerah akibat berkurangnya kucuran dana dari pusat, pembenahan kebocoran retribusi Gilimanuk disepakati Banggar DPRD dan Pemkab Jembrana sebagai prioritas mutlak yang harus segera diselesaikan. CAK/IJN
