Kemarau Datang Awal, Pemkab Jembrana Ingatkan Petani Ancaman Gagal Panen

0
24
Kondisi salah satu subak sawah di Kecamatan Negara, Jembrana, saat musim kemarau beberapa waktu yang lalu. Sumber foto : CAK/IJN.

InfoJembrana.com | JEMBRANA – Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan bergerak cepat membentengi para petani dari ancaman gagal panen total. Menyusul prediksi BMKG mengenai datangnya musim kemarau ekstrem yang dimulai pada April 2026, pemerintah secara resmi mengeluarkan peringatan keras agar petani tidak memaksakan diri menanam padi jika pasokan air menipis.

Kepala Bidang Pertanian Jembrana, I Komang Ngurah Arya Kusuma, menegaskan bahwa keselamatan produksi pangan bergantung pada ketepatan petani dalam membaca situasi lapangan. Melalui surat edaran kepada seluruh Kelian Subak, pemerintah meminta komitmen petani untuk mengikuti strategi mitigasi yang telah disiapkan.

Guna menjaga stabilitas sektor pertanian selama puncak kemarau di bulan Agustus, pemerintah menekankan tiga langkah krusial, yakni Disiplin Pola Tanam: Petani dilarang keras memaksakan penanaman padi di wilayah krisis air. Sebagai gantinya, pemerintah mendorong pergiliran ke tanaman palawija yang lebih minim konsumsi air.

Varietas Tahan Kering: Bagi subak yang tetap memiliki akses air, pemerintah mewajibkan pemilihan varietas padi yang adaptif terhadap cuaca panas. Dan Efisiensi Pengairan Terputus: Mengubah pola pikir lama, pemerintah mengingatkan bahwa padi bukan tanaman air. Sistem pengairan harus dilakukan secara berselang (intermittent) untuk menghemat cadangan air irigasi.

“Jangan memaksakan tanam padi jika air tidak cukup. Risiko gagalnya sangat besar. Kami arahkan untuk menyesuaikan pola tanam dengan ketersediaan air di wilayah masing-masing,” ujar Ngurah Arya, Sabtu 28 Maret 2026.

Selain langkah teknis di lapangan, pemerintah juga tengah mengebut perbaikan infrastruktur melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025. Fokus utama saat ini adalah rehabilitasi jaringan irigasi tanah yang selama ini rawan kebocoran, terutama di kawasan pesisir.

Terkait penggunaan pompa air dan sumur bor, Ngurah Arya mengingatkan bahwa fasilitas tersebut hanyalah substitusi darurat. Pemerintah tidak menyarankan ketergantungan penuh pada pompa sejak awal masa tanam karena akan melambungkan biaya produksi yang justru membebani kantong petani. CAK/IJN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here