
InfoJembrana.com | JEMBRANA – Dewan Pengupahan Kabupaten Jembrana menyepakati usulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2027 sebesar Rp4.585.286. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat bersama yang digelar pada Jumat (20/11/2026) siang, menindaklanjuti surat dari Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali.
Pertemuan penetapan usulan upah ini melibatkan unsur lengkap lembaga tripartit, mulai dari perwakilan pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), akademisi, pengawas ketenagakerjaan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), hingga serikat pekerja.
Usulan UMK Jembrana 2027 Setara 83,27 Persen KHL Bali
Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Jembrana, Sukirman, menjelaskan bahwa angka Rp4.585.286 tersebut setara dengan 83,27 persen dari nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi Bali sebesar Rp5.506.481. Meski awalnya SPSI mengusulkan agar UMK menyamai nilai KHL provinsi, pihak serikat pekerja akhirnya menyesuaikan dengan realitas kondisi ekonomi di lapangan.
“Kami mempertimbangkan masukan dari Apindo soal kemampuan perusahaan dan data pengangguran di Jembrana yang mencapai sekitar 12,59 persen menurut BPS. Dari hasil diskusi itu, kami mengusulkan angka Rp4.585.286 dan astungkara disepakati untuk diajukan ke gubernur,” kata Sukirman saat dikonfirmasi usai rapat.
UMK Kabupaten Wajib Lebih Tinggi dari UMP Bali
Sukirman menambahkan, penetapan angka ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan Pasal 134 sampai 141. Mengacu pada Pasal 140 ayat 5, besaran UMK kabupaten wajib ditetapkan lebih tinggi dibandingkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali yang berada di kisaran Rp4.559.000.
Menurut Sukirman, tercapainya kesepakatan ini juga menjadi bukti nyata komitmen serta wujud visi misi Bupati dan Wakil Bupati Jembrana dalam menyejahterakan kaum buruh. Kebijakan tersebut turut diperkuat dengan payung hukum daerah, yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal Kabupaten Jembrana.
“Setiap kemufakatan yang diambil adalah buah dari komunikasi dan koordinasi yang baik di dalam lembaga tripartit bersama Disnaker dan Apindo. Jika nantinya ada kekurangan dalam pelaksanaan di lapangan, akan kami sampaikan melalui forum Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit demi hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Kalau hubungan industrial kondusif, investor tentu akan tertarik datang berinvestasi ke Jembrana,” imbuhnya.
UMK Jembrana 2027 Berlaku Efektif 1 Januari 2027
Rencananya, UMK Jembrana tahun 2027 ini akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027. Ketentuan upah minimum tersebut ditujukan bagi pekerja lajang di perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 10 orang, sehingga tidak mengikat bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sementara itu, bagi perusahaan non-UMKM yang tidak sanggup membayar upah sesuai ketetapan, pemerintah tetap memberikan ruang penangguhan atau peninjauan ulang. Permohonan peninjauan ulang akibat ketidakmampuan tersebut diajukan langsung kepada gubernur sesuai norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan. Syaratnya, perusahaan wajib mengantongi kesepakatan bersama dengan para pekerjanya serta melampirkan hasil pemeriksaan keuangan dari auditor independen. ADM/IJN

