{"id":2283,"date":"2023-10-10T11:41:53","date_gmt":"2023-10-10T03:41:53","guid":{"rendered":"https:\/\/infojembrana.com\/?p=2283"},"modified":"2023-10-10T18:06:16","modified_gmt":"2023-10-10T10:06:16","slug":"plp2b-dinilai-belum-kongkrit-dprd-desak-hadirnya-perbup-dan-reward-bagi-petani","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/infojembrana.com\/index.php\/2023\/10\/10\/plp2b-dinilai-belum-kongkrit-dprd-desak-hadirnya-perbup-dan-reward-bagi-petani\/","title":{"rendered":"PLP2B Dinilai Belum Kongkrit, DPRD Jembrana Desak Hadirnya Perbup dan Reward Bagi Petani"},"content":{"rendered":"\n

JEMBRANA, (IJN)<\/strong> – Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jembrana nomor 5 tahun 2015 dinilai belum secara kongkrit dalam implementasi. Pasalnya, upaya untuk menjaga keberlangsungan lahan pertanian perlu payung hukum yang lebih kuat, seperti adanya Peraturan Bupati (Perbup) dan pemberian reward<\/em> kepada para petani yang tidak mengalihfungsikan lahan mereka.<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\u201cMisalnya dengan memberikan subsidi pendanaan atau jaminan dalam upaya tetap mempertahankan lahan itu tetap produktif dan tidak dialihfungsikan,\u201d kata Ketua Komisi II DPRD Jembrana, I Ketut Suastika, saat rapat kerja bersama Dinas Pertanian dan Pangan serta Bagian Hukum Setda Jembrana, Senin 9 Oktober 2023.<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

Dengan terbitnya Perda nomor 1 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023-2043, jumlah lahan pertanian yang masuk dilindungi sekitar 6000 hektar, terjadi pengurangan lahan sekitar 71 hektar mengacu pada Perda RTRW. Sehingga pihaknya meminta dinas untuk memberikan data terkait luasan dan lokasi yang masuk dilindungi tersebut.<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

Namun, Anggota DPRD dari PDIP ini meminta agar ada database<\/em> terkait luasan lahan dan dimana titik-titik (zonasi) yang ditentukan masuk daftar tersebut setelah disesuaikan dengan Perda RTRW. Selain itu, dalam Perda juga ditambah bentuk reward<\/em> kepada para petani yang bersepakat menjaga lahan pertanian dan pangan berkelanjutan.<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

“Luasan dan zonasi yang telah ditetapkan ini penting. Karena data yang akurat zonasi dan luasan, akan menentukan nantinya juga terkait reward<\/em> yang diberikan bagi petani dan pemilik lahan dalam upaya menjaga keberlanjutan pertanian. Kami harapkan nantinya ada tim gabungan yang mengecek langsung, melibatkan berbagai instansi seperti PU, Pertanian, BPN BPS, dan lain-lain,” kata Dewan yang akrab disapa Cohok ini.<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

Anggota Komisi II, I Ketut Suastika Yasa, mendukung penentuan zona PLP2B dan reward<\/em> ini, tetapi menggarisbawahi pentingnya menguatkan peraturan dengan Perbup. Dia juga menyarankan keterlibatan aktif Kelompok Ahli (Pokli) untuk membantu mempercepat proses. “Jangan semua OPD dibebankan, Pokli semestinya juga turun, memberikan saran dan masukan,” tambahnya.<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, I Wayan Sutama, mengakui bahwa Perda PLP2B belum memberikan kejelasan mengenai zonasi lahan. Sutama menekankan bahwa koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Subak, telah dilakukan, dan luas lahan yang pasti sekitar 5.968 hektar. Terkait reward<\/em>, Sutama menegaskan akan diatur lebih rinci dalam Perbup, dan dia berharap agar data mengenai luas dan posisi lahan menjadi satu data bersama agar tidak ada perbedaan penetapan di berbagai instansi terkait.<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

“Kami juga sangat sepakat selain sanksi, juga ada reward <\/em>untuk petani sesuai usulan DPRD. Lebih rinci lagi nanti dalam Perbup, sebagai peraturan pelaksanaan,” jelasnya. cak\/IJN<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

JEMBRANA, (IJN) – Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jembrana nomor 5 tahun 2015 dinilai belum secara kongkrit dalam implementasi. Pasalnya, upaya untuk menjaga keberlangsungan lahan pertanian perlu payung hukum yang lebih kuat, seperti adanya Peraturan Bupati (Perbup) dan pemberian reward kepada para petani yang tidak mengalihfungsikan lahan […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":2284,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"footnotes":""},"categories":[324],"tags":[365,625,624],"class_list":{"0":"post-2283","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-kabjembrana","8":"tag-dprd","9":"tag-petani","10":"tag-plp2b"},"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t