InfoJembrana.com | JAKARTA- Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri rapat kerja bersama Komisi V DPR RI guna membahas percepatan pembangunan infrastruktur di Pulau Dewata. Beliau datang langsung ke Jakarta untuk menyuarakan keterbatasan fiskal daerah dalam mendanai berbagai proyek strategis nasional yang sangat besar.
“Pembangunan infrastruktur ini yang betul-betul bermasalah di Bali karena kebutuhan anggaran yang besar sementara kami memiliki keterbatasan fiskal,” ujar Wayan Koster di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 9 April 2026 dilansir dari berbagai sumber.
Persoalan utama yang menjadi sorotan tajam dalam rapat tersebut adalah mandegnya realisasi pembangunan jalan Tol Gilimanuk-Mengwi hingga saat ini. Koster mengaku sering mendapatkan pertanyaan mendesak dari masyarakat mengenai kejelasan proyek yang sudah masuk dalam tahap penetapan lokasi lahan.
“Kami ditunggu-tunggu oleh masyarakat jalan Tol ini sudah lama direncanakan namun sampai sekarang belum ada perkembangan yang berarti buat kami sehingga kami jadi malu,” tutur Koster.
Masyarakat kini tidak dapat memanfaatkan lahan milik mereka secara maksimal karena status tanah tersebut sudah masuk dalam trase jalan tol. Ketidakpastian jadwal konstruksi membuat warga pemilik lahan berada dalam posisi yang sangat merugikan secara ekonomi selama beberapa tahun terakhir. “Kami mohon kepastian kelanjutan jalan Tol Gilimanuk-Mengwi karena masyarakat tidak bisa memanfaatkan lahan yang sudah ditetapkan menjadi trase jalan Tol tersebut,” kata Koster menambahkan tuntutannya kepada pemerintah pusat.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti memberikan penjelasan detail mengenai rencana teknis proyek jalan bebas hambatan sepanjang 96,84 kilometer tersebut. Beliau memaparkan bahwa saat ini pemerintah sedang menyusun dokumen analisis dampak lingkungan serta dokumen perencanaan pengadaan tanah bagi seluruh wilayah. “Proses pengadaan badan usaha jalan tol diharapkan mulai berjalan pada tahun 2027 dan direncanakan jalan beroperasi penuh pada tahun 2031,” jelas Diana Kusumastuti saat merespons kegelisahan Gubernur Bali.
Pemerintah pusat juga tengah fokus menangani masalah abrasi pantai di Bali yang kini sudah mencapai titik sangat kritis. Data menunjukkan garis pantai yang tergerus air laut mencapai 215,82 kilometer namun penanganan baru menyentuh angka 115 kilometer saja. “Estimasi total biaya untuk penuntasan seluruh pantai terabrasi di Provinsi Bali mencapai angka sebesar empat triliun rupiah melalui skema konservasi terpadu,” ungkap Diana mengenai kebutuhan dana perlindungan pantai.
Gubernur Koster juga mengajukan usulan pembangunan sejumlah jalan nasional serta fasilitas underpass baru untuk mengurai kemacetan di titik-titik pariwisata. Beberapa rencana besar mencakup pembangunan Underpass Tohpati, jalan Gatot Subroto-Canggu, hingga akses logistik di wilayah Buleleng serta kabupaten Klungkung. “Seluruh infrastruktur jalan ini kami ajukan agar bisa diprogramkan secara bertahap mulai tahun ini demi menjaga daya saing pariwisata Bali,” pungkas Wayan Koster.
Komisi V DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap langkah percepatan sinergi program infrastruktur dan transportasi di wilayah Provinsi Bali. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menilai bahwa konektivitas wilayah merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik yang berkualitas. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat agar proyek strategis nasional tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan administratif di atas kertas. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur ini diharapkan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat lokal serta mempertahankan marwah kebudayaan Bali di mata dunia internasional. (GA/IJN).
