InfoJembrana.com | JAKARTA- Pemerintah Republik Indonesia resmi menetapkan rangkaian langkah strategis untuk memitigasi dampak ketidakpastian ekonomi global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Kebijakan ini mencakup pemberlakuan sistem kerja dari rumah atau Work From Home bagi aparatur sipil negara dan pekerja swasta. Otoritas fiskal memproyeksikan total penghematan anggaran negara dari seluruh kebijakan tersebut dapat mencapai angka Rp263,4 triliun.
“Penerapan WFH memberikan potensi efisiensi langsung terhadap anggaran belanja negara sebesar Rp6,2 triliun,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Aturan bekerja dari rumah ini menyasar seluruh pegawai pemerintahan serta sektor swasta yang mulai berlaku secara efektif per 1 April 2026. Pemerintah akan mengevaluasi efektivitas aturan baru ini secara berkala setelah dua bulan masa transisi berjalan di lapangan. Kementerian PANRB bersama Kemendagri dan Kemnaker saat ini tengah menyusun regulasi teknis agar implementasi kebijakan tersebut berjalan optimal.
“Total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi bisa dihemat mencapai angka Rp59 triliun melalui kebijakan ini,” kata Airlangga dalam konferensi pers tersebut.
Selain mengatur pola kerja, pemerintah juga melakukan penajaman fokus belanja pada setiap kementerian maupun lembaga negara di seluruh Indonesia. Anggaran yang bersifat kurang prioritas seperti kegiatan seremonial dan perjalanan dinas akan dialihkan untuk kebutuhan yang lebih produktif. Dana hasil penghematan tersebut nantinya bakal digunakan untuk membiayai program rehabilitasi pascabencana di beberapa wilayah di Pulau Sumatra.
“Langkah optimalisasi dan re-focusing belanja lembaga berada dalam kisaran Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun,” tutur Airlangga menjelaskan rincian efisiensi tersebut.
Sektor energi turut menjadi sasaran utama melalui target penghematan sebesar Rp48 triliun dalam enam bulan ke depan melalui subsidi biodiesel. PT Pertamina telah menyatakan kesiapan menjalankan program pencampuran bahan bakar guna menekan penggunaan minyak fosil hingga 4 juta kiloliter. Pemerintah kini mewajibkan penggunaan barcode MyPertamina dengan batas pembelian maksimal 50 liter per kendaraan demi menjaga distribusi tetap tepat sasaran.
“Hitungan kami, harga minyak seratus dolar per barel pun anggaran kita tetap berkesinambungan dan defisit terkendali,” tegas Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.
Program Makan Bergizi Gratis juga mengalami penyesuaian teknis untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara pada tahun berjalan kali ini. Penyediaan makanan segar difokuskan hanya selama lima hari kerja dalam seminggu dengan pengecualian khusus untuk daerah dengan angka stunting tinggi. Kebijakan penyesuaian pada program prioritas ini memiliki potensi penghematan dana yang sangat signifikan hingga mencapai angka Rp20 triliun.
“Seluruh langkah ini merupakan bagian dari transformasi struktural demi menciptakan ekonomi nasional yang lebih produktif,” pungkas Airlangga.
Sekedar untuk diketahui, saat ini harga BBM di Provinsi Bali, masih dibanderol harga yang sama seperti di bulan Maret 2026. Di antaranya Pertamax: Rp12.300, Pertamax Turbo: Rp13.100, serta Pertamina Dex: Rp14.500. Sedangkan Dexlite: Rp14.200, Pertalite: Rp10.000 dan Biosolar: Rp6.800. Kenaikan maupun penurunan harga BBM mengacu pada tren harga rata-rata minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.
Namun, kebijakan penyesuaian harga BBM ini juga atas kewenangan Pertamina dan pemerintah. Harga BBM juga dapat berbeda-beda di setiap Provinsi di Indonesia. (GA/IJN).
