InfoJembrana.com | DENPASAR- Pemerintah Provinsi Bali resmi memulai percepatan transformasi digital melalui penerapan teknologi kecerdasan buatan pada seluruh lini birokrasi daerah. Gubernur Bali Wayan Koster menggunakan Infrastruktur Digital Publik untuk memperkuat konektivitas serta mengintegrasikan data kependudukan penduduk secara menyeluruh. Langkah strategis ini bertujuan menciptakan ekosistem pemerintahan yang lebih terbuka, aman, dan transparan bagi seluruh lapisan masyarakat Bali.
“Kami menyatakan kesiapan penuh untuk mengawal percepatan transformasi digital melalui penerapan infrastruktur digital publik dan kecerdasan buatan di Bali,” ujar Wayan Koster dalam rapat koordinasi di Denpasar, Kamis, 26 Februari 2026.
Penerapan teknologi canggih ini menjamin ketepatan sasaran distribusi berbagai bantuan sosial kepada warga yang memang benar-benar berhak menerima. Koster menjadikan kecerdasan buatan sebagai alat utama dalam mempercepat respons pelayanan publik agar lebih efisien serta memberikan data akurat. Sistem otomatisasi yang sangat ketat akan menutup rapat setiap celah manipulasi data oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Langkah ini bertujuan mempermudah layanan kepada masyarakat sekaligus mendorong transparansi data secara luas demi akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang efektif,” tutur Koster.
Adopsi teknologi digital menjadi pendorong utama bagi kesuksesan program prioritas nasional seperti penyediaan makan bergizi gratis bagi anak sekolah. Pemerintah melakukan sinkronisasi data penerima bantuan melalui sistem verifikasi digital yang kuat guna menghindari terjadinya tumpang tindih anggaran. Koster meyakini penguatan infrastruktur digital akan membuat sektor pariwisata Bali tetap memiliki daya saing tinggi pada tingkat persaingan global.
“Penggunaan infrastruktur digital publik akan meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial serta memastikan distribusi bantuan nasional berjalan sangat tepat sasaran,” ucap Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan.
Transformasi besar ini memiliki payung hukum kuat melalui Peraturan Presiden Nomor Delapan Puluh Tiga Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima. Pemerintah pusat memberikan dukungan penuh bagi Bali untuk menjadi proyek percontohan nasional dalam implementasi teknologi pemerintahan yang sangat modern. Sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah kini menjadi prioritas utama guna mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara akurat.
“Digitalisasi ini merupakan enabler utama bagi program prioritas nasional sesuai dengan amanat peraturan presiden tentang transformasi digital pemerintah,” kata Luhut.
Koster mengingatkan bahwa keberhasilan sistem digital membutuhkan dukungan ketersediaan infrastruktur fisik yang memadai pada setiap wilayah di lapangan. Beliau mengajukan permohonan insentif khusus guna memperkuat jaringan internet serta pusat data hingga menyentuh wilayah pelosok pedesaan Bali. Pembangunan pusat data yang mumpuni akan memudahkan aparatur pemerintah dalam mengelola informasi publik secara terintegrasi serta aman dari siber.
“Transformasi digital yang sukses mutlak membutuhkan dukungan infrastruktur fisik mumpuni termasuk jaringan internet pada wilayah pedesaan di seluruh Bali,” tutur Koster.
Seluruh organisasi perangkat daerah kini mendapatkan instruksi untuk segera memperbarui kompetensi digital para pegawai negeri sipil secara cepat. Upaya ini bertujuan agar pelayanan publik tidak lagi terhambat oleh proses birokrasi konvensional yang sering memakan waktu sangat lama. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu menghadirkan wajah baru birokrasi Bali yang jauh lebih melayani serta modern.
“Kami meminta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung penuh pembangunan infrastruktur digital agar Bali tetap kompetitif sebagai destinasi unggulan,” pungkas Koster menutup arahannya. (GA/IJN).
