InfoJembrana.com | DENPASAR- Gubernur Bali Wayan Koster meminta bantuan langsung kepada Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan terkait dukungan dana pembangunan. Pemerintah Provinsi Bali kini mengejar insentif khusus guna mempercepat berbagai proyek infrastruktur strategis yang menjadi prioritas daerah. Langkah ini bertujuan untuk mengatasi kendala fiskal daerah dalam mendanai mega proyek yang membutuhkan anggaran sangat besar.
“Bali memberikan kontribusi devisa pariwisata sangat besar sehingga bantuan pusat melalui skema insentif merupakan langkah yang adil,” ujar Wayan Koster dalam keterangan resminya pada Kamis, 26 Februari 2026.
Fokus utama pembangunan tersebut mencakup penyelesaian jalan Tol Gilimanuk-Mengwi guna memperlancar arus logistik serta mobilitas wisatawan. Koster juga memprioritaskan rencana pembangunan kereta ringan atau LRT untuk mengurai kemacetan kronis di wilayah Bali Selatan. Proyek transportasi publik modern ini akan menghubungkan Bandara Ngurah Rai menuju kawasan Kuta hingga Seminyak secara terintegrasi.
“Kami memerlukan dukungan pusat karena kapasitas fiskal APBD memiliki keterbatasan untuk mendanai proyek berskala besar secara mandiri,” tutur Koster.
Selain jalur darat, pemerintah daerah juga memperkuat konektivitas laut melalui pembangunan infrastruktur Pelabuhan Segitiga Emas di tiga wilayah. Proyek ini akan menghubungkan Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Ceningan guna meningkatkan aksesibilitas warga serta para pelancong. Luhut Binsar Pandjaitan merespons positif aspirasi tersebut dan berjanji akan mengawal kepentingan Bali pada tingkat pemerintahan pusat.
“Pihak kementerian segera melakukan kajian mengenai skema pembiayaan paling efektif termasuk melibatkan sektor swasta melalui skema kerjasama,” ucap Luhut menanggapi permohonan tersebut.
Koster juga berkomitmen menindaklanjuti arahan pusat terkait percepatan transformasi digital pada sistem birokrasi pemerintahan di seluruh Bali. Digitalisasi menjadi instrumen utama untuk meningkatkan pendapatan asli daerah serta menutup celah kebocoran pajak dan retribusi. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik akan menjangkau seluruh tingkatan administrasi mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat desa.
“Langkah ini mencakup penguatan sistem elektronik guna menciptakan administrasi pemerintahan yang jauh lebih efisien serta transparan bagi publik,” kata Koster.
Transformasi teknologi ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan anggaran melalui pelacakan penggunaan dana APBD secara akurat dan tepat waktu. Pemerintah Provinsi Bali juga akan memperkuat kapasitas pusat data serta jaringan internet hingga menyentuh wilayah pedesaan. Digitalisasi sistem manajemen proyek digital nantinya akan memudahkan pemantauan pengerjaan LRT dan jalan tol secara lebih transparan.
“Digitalisasi merupakan instrumen penting untuk efisiensi belanja pemerintah serta meminimalisir potensi praktik korupsi pada setiap lini birokrasi,” tambah Luhut.
Koster menegaskan bahwa Bali siap menjadi proyek percontohan nasional dalam penerapan teknologi digital pada sektor pelayanan publik. Ia menginstruksikan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah untuk segera melakukan sinkronisasi data serta memperbarui kompetensi pegawai. Koordinasi intensif antara pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan infrastruktur yang modern dan berkelanjutan.
“Kami meminta seluruh jajaran OPD untuk bergerak cepat melakukan sinkronisasi data demi kesuksesan transformasi digital di Pulau Dewata,” pungkas Koster. (GA/IJN).
