InfoJembrana.com | BALI – Instruksi donasi bencana banjir di Bali jadi sorotan. ASN Guru dimintai untuk memberikan donasi mulai dari Rp 150 hingga Rp 1,25 juta. Nominalnya sudah ditentukan, bahkan dipatok. Kabar ini kemudian tersebar di publik. Seorang guru mengikuti rapat zoom. Rapat itu dipimpin oleh Sekdaprov Bali, Dewa Made Indra. Sayangnya, keluar kata-kata kurang pantas, seperti kata biadab dan tolol.
Kata-kata tersebut keluar setelah kabar donasi tersebar. Rapat zoom itu dihadiri para guru.
“Kalian adalah gerombolan biadab yang berpendidikan tinggi. Kalian adalah orang yang tidak pernah berorganisasi, tidak tahu etika berorganisasi. Kalian adalah orang goblok yang tidak tahu mana atasan dan bawahan dalam berorganisasi,” ujar seorang guru menirukan kata Dewa Made Indra dalam rapat Zoom. Guru itu masih merasa emosi dengan kalimat yang dilontarkan Dewa Indra.
Informasi iuran donasi bencana banjir itu beredar. Iuran itu ditujukan untuk seluruh guru. Sayangnya, instruksi tersebut tak tertuang dalam SK, tidak ada surat keputusan atau imbauan. Instruksi itu hanya secara lisan. Hal ini memicu banyak pertanyaan. Terutama di kalangan para guru. Mereka merasa keberatan dengan patokan itu.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan iuran itu sebagai bentuk gotong royong. Dana dikumpulkan untuk membantu korban banjir. “Pegawai Pemprov Bali bergotong royong. Mereka mendonasikan bantuan berupa uang tunai. Donasi yang digalang ini bersifat sukarela,” kata Indra.
Indra mengaku penggalangan donasi ini. Tindak lanjut dari imbauan Gubernur Bali. Gubernur I Wayan Koster mengimbau semua pegawai. Agar ikut berpartisipasi dalam donasi. “Pegawai dipersilakan bergotong royong lebih dari acuan, sesuai acuan, lebih rendah dari acuan, atau bahkan tidak ikut bergotong royong karena bersifat sukarela,” jelasnya.
Meskipun disebut sukarela, ada acuan besaran. Jumlahnya disesuaikan tingkat jabatan. Besaran nominal disesuaikan dengan gaji. Gubernur Bali didata Rp 50 juta. Wakil Gubernur Rp 25 juta. Sekda hanya Rp 3 juta. Jabatan Pimpinan Tinggi juga diatur. Eselon II/a sebesar Rp 2,5 juta. Eselon II/b sebesar Rp 2 juta.
Eselon III/a ditetapkan Rp 1,5 juta. Eselon III/b sebesar Rp 1.250.000. Untuk kelompok fungsional juga diatur. JF Utama Rp 1.250.000. JF Madya Rp 1 juta. JF Ahli Muda Rp 500.000.
Lingkungan sekolah pun mengirimkan iuran. Kepala Sekolah sebesar Rp 1.250.000. Guru Ahli Madya Rp 1 juta. Guru Ahli Muda Rp 500.000. Guru Ahli Pertama senilai Rp 300.000. PNS Pelaksana disesuaikan golongan. Dari Rp 200.000 sampai Rp 300.000. PPPK sebesar Rp 150.000. Dewa Indra menyebut besaran tersebut. Besaran itu hanya sebagai pedoman.
Hingga saat ini, total dana terkumpul jumlahnya Rp 2.534.820.000. Dana yang terkumpul sudah disalurkan. Sebesar Rp 390 juta. Dana tersebut untuk warga yang terdampak. Warga yang kehilangan anggota keluarga, mengalami kerusakan rumah, serta untuk mengganti mata pencaharian yang hilang.
Kabar mengenai iuran ini. Menjadi perbincangan publik. Terutama di media sosial. Banyak guru merasa keberatan. Mereka merasa terpaksa menyumbang. Nominal yang dipatok sangat besar.
Rapat zoom yang digelar Sekda. Seharusnya untuk klarifikasi. Namun, justru menimbulkan masalah baru. Kata-kata tak pantas keluar dari Sekda. Menimbulkan kegaduhan di kalangan guru karena kata-kata tersebut. GA/IJN
