InfoJembrana.com | JEMBRANA – Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk jenjang SMA sederajat kembali menjadi sorotan tajam di Jembrana. Alih-alih mempermudah akses pendidikan, sistem ini justru dinilai kian memberatkan siswa dan orang tua, memicu gelombang protes dan keluhan.
Ketua DPRD Jembrana, Ketut Suastika (Cohok), mengungkapkan bahwa permasalahan SPMB ini sudah menjadi isu tahunan, namun tahun ini dampaknya terasa lebih parah. Ia menyoroti banyaknya aduan dari orang tua murid yang anaknya diterima di sekolah yang berlokasi sangat jauh dari tempat tinggal mereka.
“Banyak lulusan SMP di wilayah Kecamatan Melaya yang justru mendapatkan SMA di Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng,” jelas Suastika pada Kamis 17 Juli 2025. Jarak tempuh sekitar 61 kilometer, bahkan harus melewati kawasan hutan Bali Barat, menimbulkan kekhawatiran serius akan faktor keamanan siswa.
Menanggapi keluhan ini, Suastika mengusulkan adanya layanan angkutan antar-jemput gratis bagi siswa Jembrana yang terpaksa bersekolah di lokasi jauh. Ia berharap inisiatif ini dapat menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah dalam meringankan beban masyarakat. Pendanaan untuk operasional angkutan ini, lanjutnya, bisa dilakukan dengan skema sharing anggaran antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
Selain itu, Suastika juga mendesak penambahan daya tampung SMA dan SMK di Jembrana melalui pembangunan ruang kelas baru. “Kami harapkan pemerintah provinsi bisa menambah ruang kelas karena SMA dan SMK di bawah provinsi,” tegasnya.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Jembrana, I Gusti Putu Anom Saputra, menyatakan bahwa pihaknya masih mempelajari dan mengkaji masalah jarak tempuh ke SMA. “Untuk anak-anak yang belum mendapat sekolah, akan didistribusi ke sekolah yang masih ada kuotanya,” ujarnya. Namun, usulan angkutan gratis belum dibahas lebih lanjut.
Senada dengan Suastika, anggota DPRD Provinsi Bali asal Jembrana, I Ketut Sugiasa, juga menyampaikan keprihatinannya. Ia mengaku terus berkoordinasi dengan Komisi IV DPRD Bali yang membidangi sektor pendidikan. “Persoalan PPDB SMA terjadi di seluruh Bali. Komisi IV sedang mencari solusi agar tidak setiap PPDB selalu muncul persoalan,” kata Sugiasa.
Ia menambahkan bahwa dengan jarak tempuh yang jauh, banyak siswa terpaksa indekos, yang otomatis menambah biaya pengeluaran orang tua. “Ini memang harus dievaluasi dan dicarikan solusinya,” pungkas Sugiasa. CAK/IJN
