JEMBRANA, (IJN) – Sebagai bentuk upaya untuk mengoptimalkan kunjungan wisatawan ke Bali serta mengurangi beban pariwisata di Bali Selatan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno, siap mengembangkan pariwisata di Bali Barat dan Banyuwangi.
Hal ini disampaikannya saat berkunjung ke Kabupaten ujung barat pulau Bali, bumi makepung dan tanah Jegog Jembrana, Sabtu 13 Juli 2024. Dari pantauan, Menparekraf Sandiaga Uno dan rombongan tiba di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan, Kecamatan Negara, sekitar pukul 18.00 wita.
Di PPN Pengambengan Menparekraf meninjau langsung rencana pembangunan pengembangan pelabuhan di area tersebut. “Oleh karena itu, saya ingin meramu agar kita juga memiliki beberapa kegiatan dan mendorong pengembangan infrastruktur di Banyuwangi dan Bali Barat,” ucap Sandiaga.
Menteri Sandiaga juga menyatakan dirinya berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meninjau pengembangan pelabuhan di area tersebut. Dia melihat potensi besar untuk pengembangan wisata bahari yang nantinya akan terhubung dengan pelabuhan perikanan nusantara yang akan direvitalisasi.
“Visi kita adalah daya tarik wisata seperti Tsukiji di Tokyo atau Fisherman’s Wharf di San Francisco. Ini akan kita coba buatkan konsep wisatanya yang terintegrasi dengan semangat kita untuk Bali Barat dan Banyuwangi,” tambahnya.
Dengan selesainya tol Probolinggo-Banyuwangi pada tahun 2025 dan Tol Gilimanuk-Mengwi pada tahun 2027, diharapkan nantinya akan lebih banyak wisatawan yang berkunjung ke Bali Barat, tidak hanya ke Bali Selatan. “Ini merupakan bagian dari pengembangan destinasi wisata yang lebih merata,” ucapnya.
Lebih lanjut, Sandiaga juga menekankan pentingnya menghadirkan sistem pariwisata di Jembrana dan Banyuwangi agar wisatawan tidak hanya mengunjungi Bali Selatan. Destinasi wisata seperti Pemuteran, Blimbingsari, dan desa wisata Manistutu yang telah meraih penghargaan desa wisata terbaik di Indonesia diharapkan dapat menarik minat wisatawan. “Dengan tol Gilimanuk-Mengwi, masyarakat dari Denpasar ke Jembrana bisa menempuh waktu 1,5 hingga 2 jam saja,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Jembrana I Nengah Tamba menyatakan bahwa proyek ini merupakan suatu kepastian. “Kami sudah mengusulkan kebutuhan logistik di pelabuhan ini akan kami suplai 30 persen hingga 50 persen. Kemudian dari sisi pendapatan parkir dan suplai air juga akan kami ambil, termasuk tenaga kerjanya,” ungkap Tamba.
Bupati asal desa Kaliakah ini juga menyampaikan bahwa dampak dari pelabuhan ini termasuk perencanaan penggunaan jalan. “Kami sarankan agar menggunakan jalan provinsi Bali, dan tentunya akan ada reklamasi lagi untuk menuju jalan di pinggir laut ini,” pungkasnya. CAK/IJN
