
InfoJembranaNews – Menjelang perhelatan besar pemilu 2024 mendatang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali mengajak para awak media bekerja sama mengantisipasi berita bohong atau hoaks yang tersebar melalui media sosial. Hal tersebut menjadi potensi masalah yang besar pada saat pemilihan umum (pemilu) nanti.
“Karena media itu adalah bagian dari salah satu faktor yang bisa menyukseskan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak pada tahun 2024,” kata Ketua Bawaslu Bali Ni Ketut Ariyani dalam rapat konsolidasi penguatan kelembagaan Bawaslu Jembrana dengan Media, Senin 8 Mei 2023.
Menurutnya, dengan semakin dekatnya hubungan kerjasama baik Bawaslu Kabupaten Jembrana maupun Bawaslu Provinsi Bali dengan para awak media, tentu publik akan semakin tahu langkah langkah atau upaya upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak badan pengawas pemilu. “Saya sangat mengakui peran media sangatlah penting suksesnya pemilu nanti,” ucapnya.
Hal ini sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sehingga menjadi pertimbangan atas berkembangnya hoaks melalui media sosial. Namun demikian, media sosial di tengah perkembangan teknologi informasi yang berkembang pesat tidak bisa terhindar dari penyebaran berita hoaks.
Bahkan penyebaran hoaks menjadi perhatian khusus dalam perhelatan pemilu beberapa tahun terakhir. Karena dengan beredarnya hoaks, sangat mempengaruhi kondusifitas pemilu. “Media sosial bisa menyebarkan positif, tetapi juga negatif seperti penyebaran hoaks,” ujarnya.
Karena itu, selain para awak media, dari sisi pencegahan dan pengawasan, Bawaslu Jembrana bekerjasama dengan kepolisian melalui bagian cyber. Termasuk juga lembaga terkait lain sesuai peran dan tugasnya dalam upaya pencegahan penyebaran hoaks. Sehingga pengawasan pemilu berjalan demokrasi, jujur, adil, serta kondusif. “Upaya-upaya yang dilakukan Bawaslu selain pencegahan hoaks juga dengan memberikan informasi yang benar melalui media masa, baik media elektronik dan cetak,” jelasnya.
Kerjasama tersebut dilakukan untuk mengawasi sosial media, karena potensi hoaks melalui media sosial dinilai cukup besar. Ia menambahkan, pentingnya pemberitaan Pemilu 2024 yang harus dijaga sehingga mendapat pemberitaan yang tepat dan akurat. Karena pers merupakan pilar demokrasi, tentu dalam pemberitaan harus menyajikan pemberitaan yang tepat. “Apabila ada beredar hoaks, maka bawaslu akan koordinasi dengan kepolisian untuk melalukan tindakan yang perlu dilakukan,” pungkasnya.
Sementara, Ketua Bawaslu Jembrana, Pande Made Ady Muliawan menambahkan, pada saat masa kampanye nanti, akan mulai dilakukan pemasangan alat peraga kampanye (APK), pemasangan reklame, termasuk pemasangan iklan di media massa, media elektronik maupun media online. “Saat itu, dipastikan akan memasuki masa ramai. Dengan adanya upaya pencegahan penyebaran hoaks, diharapkan Pemilu 2024 bisa berlangsung dengan jujur, adil, dan kondusif,” harapnya. dk/IJN.