
JEMBRANA, (IJN) – Belasan tenaga pengangkut sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana menggelar aksi mogok kerja, Rabu 4 Desember 2024. Penyebabnya adalah kehabisan bahan bakar minyak (BBM) akibat keterlambatan pencairan anggaran dari pemerintah daerah.
Para petugas kebersihan ini mengaku sudah sejak kemarin kehabisan jatah BBM. Bahkan, beberapa di antara mereka terpaksa merogoh kocek pribadi untuk membeli BBM agar tetap bisa bekerja. Mereka khawatir jika kondisi ini terus berlanjut, maka layanan pengangkutan sampah akan terganggu dan berpotensi menimbulkan masalah baru, seperti penumpukan sampah di tempat pembuangan sementara (TPS).
“Kami sudah kemarin tidak ada BBM. Kami hanya menunggu perintah dari atasan saja kalau ada BBM kami jalan,” ujar Gede Basur, salah seorang sopir truk sampah.
Senada dengan Gede, Made Widiana, sopir truk sampah lainnya, juga mengeluhkan kondisi ini. “Masih menunggu BBM dan instruksi dari atasan kami. Kami tidak bisa selalu membiayai sendiri,” ucapnya.
Di sisi lain, Ni Putu Yanti Ariasih, petugas SPBU di Desa Kaliakah, menjelaskan bahwa pihaknya terpaksa menghentikan sementara penjualan solar kepada Dinas Lingkungan Hidup Jembrana. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah habisnya kuota solar, tunggakan pembayaran dari dinas, dan kelangkaan solar yang terjadi akhir-akhir ini.
“Kami sudah ada limit kerjasamanya jadi limitnya itu sudah melebihi kuota,” jelas Ni Putu Yanti.
Menanggapi masalah ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Jembrana, I Made Budiasa, mengakui adanya kendala dalam sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) yang menyebabkan keterlambatan pembayaran. Namun, ia meyakini masalah ini akan segera teratasi.
“Hari ini baru mulai bisa dioperasionalkan lagi. Nah tadi juga sudah kita konfirmasi ke BPKAD mudah-mudahan hari ini sudah bisa diamprah dan hari ini sudah bisa kita lskan sehingga besok sudah bisa cair,” kata Sekda.
Untuk mengatasi masalah sementara ini, Dinas Lingkungan Hidup terpaksa mengambil langkah-langkah darurat, seperti menyedot BBM dari kendaraan dinas yang jarang digunakan untuk mengisi truk sampah. Selain itu, jumlah trip pengangkutan sampah juga dikurangi dan difokuskan pada titik-titik yang dianggap vital. CAK/IJN